HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Lori Bermuatan Pasir illegal Melebihi Muatan

 


eXpose.Web.id

Nongsa, Sabtu : 19 September 2020.

Pukul : 18.45 Wib

Berdasarkan hasil pantauan dan investigasi tim awak media, disinyalir lori bermuatan pasir illegal tersebut melebihi muatan, hingga sebagian tercecer di jalanan dan memhuat jalan dipersimpangan sebelum Mapolda Kepri dan kampung panglong terjebak macet.

Tim awak media ini sempat mewawancarai oknum pemuda setempat berinisial (PR) yang diduga kuat sebagai pengawas proyek sekaligus mengatur keluar masuknya lori dum truck proyek pasir tersebut.

" Ini PT jelas pak dibawah naungan  PT. Anugerah dan yang memback up langsung sebagai kepala keamanan Bapak (GS) oknum aparat yang sehari-hari bertugas di Propam Mapolda Kepri, jadi kita koordinasinya jalan kok, " ujarnya.

Tim awak media ini juga sempat mewawancarai salah satu  pria setengah baya berkulit hitam,  warga yang berdagang di simpang panglong Batu Besar Nongsa tersebut.

" Parah kali lori disini pak/bu, kami sebagai warga setempat disepelekan dan kami warga sudah jenuh melihat tingkah laku sopir lori dum truck pasir illegal yang selalu lewat tanpa permisi, selalu membawa pasir yang melebihi muatan sehingga jalan kampung ini rusak dan sangat kotor serta banyak debunya, kami kemarin kompak dan sempat menyetop lori dum truck tersebut agar tidak di jalan kampung panglong ini, " jelasnya.

Pengaturan dasar hukum pertambangan rakyat sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam setiap urusan perizinan kegiatan pertambangan menjadi kewenangan dari provinsi. Unsur-unsur pertambangan rakyat, yakni meliputi:


1. Usaha pertambangan bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, galian C


2. Dilakukan oleh rakyat


3. Domisili di area tambang rakyat


4. Untuk penghidupan sehari-hari


5. Diusahakan sederhana


Prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan permintaan izin pertambangan rakyat dan untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada bupati atau walikota dengan menyampaikan keterangan mengenai:


1. Wilayah yang akan diusahakan;


2. Jenis bahan galian yang akan diusahakan.


Kewajiban para pemegang IPR antara lain mematuhi peraturan perundangan-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku, mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah, membayar iuran tetap dan iuran produksi, dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha.


Melakukan penambangan tanpa izin dari pihak yang ditentukan dalam undang-undang dan mangkir dari semua kewajiban yang ada merupakan tindak pidana.

#TIM#

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *