HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

UHC Akses Pelayanan Kesehatan Yang Adil dan Bermutu

Pemerintah Kota (Pemko) Medan didorong segera memberikan pelayanan gratis kepada seluruh warga Kota Medan.

Hal ini guna memberikan pelayanan kesehatan yang prima, sehingga tidak ada lagi warga miskin tidak terlayani karena alasan belum tercover salah satu asuransi kesehatan.

“Kita harapkan, tahun Tahun 2021, hal itu diharapkan menjadi prioritas Pemko Medan, sehingga dapat terlaksana dengan baik,” ujar anggota DPRD Medan Sudari ST (PAN) saat menggelar rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan Akhir Tahun Anggaran 2019, Jumat (15/5) malam.

Rapat anggota DPRD Medan yang bergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) LKPj bersama Dinas Kesehatan.

Rapat dipimpin Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution (PAN) didampingi Sudari, Wong Cun Sen, Hendri Duin Sembiring, Edward Hutabarat, M Rizky Lubis dan Endriansyah Rendy.

Sementara dari Dinas Kesehatan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Edwin Effendy didampingi stafnya.

Dorongan Sudari ST tersebut sangat mendasar, seiring penerapan program Unuversal Health Covered (UHC) sebagai wujud total coverage.

Dimana dalam program UHC yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.

Bahkan tambah Wakil Ketua Komisi II ini, dengan penerapan UHC akan effisiensi soal pengunaan anggaran.

“Program UHC saatnya diterapkan di Medan. Jangan ada lagi kita degar orang miskin tidak bisa berobat. Cukup memiliki Kartu Keluarga (KK) Medan saja sudah mendapat pelayanan layaknya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau BPJS Kesehatan sekarang ini,” terang Sudari.

Dijelaskannya, salah satu alasan mendesak Pemko Medan agar diterapkannya UHC adalah karena kondisi sekarang saja jumlah kepesertaan PBI dari APBN, PBI APBD Provinsi dan APBD Pemko Medan sudah melebihi jumlah orang miskin di Kota Medan.

“Tentu, ada yang tumpang tindih sehingga masih saja terdapat sampai saat ini warga miskin belum merasakan fasitas BPJS. Ini kan aneh, sementara dilihat dari data PBI yang bersumber dari APBN dan APBD seluruh orang miskin di kota medan mendapatkan fasiltas BPJS PBI,” jelasnya Sudari.

Desakan Sudari penerapan UHC semakin kuat setelah mencermati penjelasan Kadis Kesehatan Kota Medan dr Edwin Effendy saat rapat.

Dimana kata Edwin, jika seluruh warga Medan masuk kepesertaan PBI cukup mengalokasikan dana sekitar Rp 200 miliar.

Sementara, saat ini saja tambah Edwin anggaran untuk PBI sudah menghabiskan biaya sekitar 80 persen dari Rp 200 miliar.

Namun kata Edwin, untuk merealisaaikan penerapan UHC perlu dukungan dari para anggpta DPRD.

“Kita lihat kondisi keuangan kita tahun depan,” papar Edwin.

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *