HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Wong Chun Sen Tarigan Sosialisasi KIBBLA

MEDAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) di Kota Medan, dimulai pukul 15.00 WIB, kegiatan sosialisasi di adakan di Kelurahan Gaharu, Jalan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, samping rel Kereta Api, Selasa (2/4/2019).
Dihadiri lebih kurang 200 an ibu-ibu yang merupakan warga sekitar dan dari lingkungan lain, tujuan sosialisasi Perda No.6 Tahun 2009 ini agar masyarakat dapat mengetahui Perda mengenai Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA).
Wong menekankan agar ibu-ibu memberikan ASI (Air Susu Ibu) secara eksklusif pada bayi, selalu menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, Wong juga menjelaskan bahwa anak-anak masih lemah, rentan terkena penyakit yang disebabkan menurunnya daya tahan tubuh (kekebalan tubuh) terhadap penyakit.
“Anak-anak biasanya suka bermain ditempat-tempat yang tidak terjamin kebersihannya, sehingga virus dapat menempel di tangan atau pada bagian tubuh yang lain, dan anak dapat terserang penyakit karena daya tahan atau kekebalan tubuh mereka masih lemah,” terang Wong.
Politisi dari Partai PDI Perjuangan Kota Medan ini juga mengingatkan kepada Ibu yang memiliki Bayi, agar tidak lupa membawa Bayi mereka ke posyandu untuk diberikan imunisasi.
“Pada pasal I ayat 27 disebutkan, Bayi adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari. Pasal 28, Anak Balita adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) bulan, pasal 29, Failitas Kesehatan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan pemerintah, Swasta dan masyarakat,” paparnya.
Pada Bab II pasal 3, tambah Wong, tujuan penyelenggaraan KIBBLA yakni; agar terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita; tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapai percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; terjadinya perubahan prilaku masyarakat, pemerintah dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA; terjadinya kerjasama antar semua stakeholder dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; tercapainya peningkatan akses informasi tentang pelayanan KIBBLA; tersedianya seluruh sumberdaya yang dibutuhkan dengan efektif dan efisien untuk pelayanan KIBBLA.
“Saya jelaskan lagi, pada Perda Nomor 6 Tahun 2009 ini, pada pasal 9 point b, merupakan kewajiban penyedia jasa pelayanan kesehatan antara lain: mengutamakan pelayanan KIBBLA dalam kondisi darurat tanpa menanyakan status ekonomi dan jaminan uang muka, dan point d, bagi fasilitas swasta yang melayani KIBBLA sebagaimana dimaksud point b akan mendapat penggantian biaya dari pemeritah daerah jika keluarga tersebut dinyatakan tidak mampu,” ujar anggota Komisi B DPRD Kota Medan ini.
Pada Perda No.6 Tahun 2009 tersebut juga ada dituangkan tentang pelayanan kesehatan ibu yakni pada Bab V (lima) terdiri dari pelayanan kesehatan Ibu hamil (pasal 13 & 14), pelayanan persalinan (pasal 15), pelayanan Nifas (pasal 18), pelayanan Kontrasepsi (pasal 19), dan Bab VI, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Bayi dan Balita (pasal 21).
“Setiap tenaga KIBBLA wajib memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita,” ucap Ketua Gema Budhi Sumut ini menjelaskan.
Sambung Wong lagi, bahwa anggaran pelayanan KIBBLA dibebankan kepada APBN, APBD dan partisipasi swasta serta masyarakat (pasal 33). Dan untuk pengawasan pada pasal 35, disebutkan bahwa Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan.

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *